PELAKSANAAN UN DAN PEMBERDAYAAN GURU

Rendahnya pemahaman tentang "tanggung jawab profesi" telah dipertontonkan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini. Tak kurang dari media warta KOMPAS edisi 27 April 2007 di halaman 12 mewartakan aksi solidaritas Kelompok Air Mata Guru Medan yang menggelar pertemuan bersama para wartawan sesaat telah berakhirnya UN SLTP. Kelompok yang beranggotakan 18 orang Pengawas Sekolah 1 Orang Kepala Sekolah dan 17 orang Guru yang mengawas pelaksanaan UN pada beberapa sekolah di Medan, menyatakan adanya kecurangan yang dirancang secara sistematis dengan melibatkan oknum Guru sekolah untuk membantu para peserta UN dengan cara-cara yang melanggar Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Para Guru yang ditugasi sebagai tim sukses sekolah tersebut melakukan tindak kecurangan dengan cara masuk ke ruang ujian, kemudian membacakan atau membagikan kunci jawabab soal ujian, atau mengirimkannya via SMS. Kejadian seperti itu dilaporkan telah berjalan selama tiga tahun terakhir.

"Ini baru berita"....gumam saya di dalam hati.
Sungguh suatu melodrama yang tidak lucu dan memang tidak mengundang tawa kita, kalau "sang pagar" yaitu para Guru di sekolah malah makan tanaman yang seharusnya ia jaga sendiri.
Berita ini harus segera ditindaklanjuti agar segera terjadi klarifikasi masalah adanya pelanggaran terhadap POS UN, maupun tindak pidana lain.
Pengungkapan kasus-kasus tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN akan membantu kita semua untuk melihat secara utuh peristiwa yang merugikan sekaligus memalukan dunia pendidikan kita.
Keterbukaan dari tindak lanjut berbagai peristiwa pelanggaran hukum terhadap UN yang terjadi di berbagai daerah, diharapkan mampu memberikan gambaran nyata bahwa kita memang bersungguh-sungguh ingin melindungi proses penyelenggaraan pendidikan secara Bersih, Transparan dan Profesional (BTP).

Saya berasumsi bukan tidak mungkin, mereka-mereka yang merekayasa terjadinya kecurangan dalam UN menganggap tindakan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran ringan. Apalagi yang terjadi selama ini, belum ada publikasi secara luas bahwa memang ada yang dipidana (berat) karena melakukan kecurangan terhadap UN.
Atau memang sanksi pidana yang terlalu ringan tersebut TIDAK DITAKUTI, sehingga tidak menimbulkan efek jera pada para pelaku.
Kalau asumsi terakhir ini yang lebih dominan berpengaruh terhadap kenekatan pelaku pelanggar hukum dengan cara melibas serta mengabaikan POS UN, maka justru para Guru-guru kita yang dijadikan pion pelaksana lapanganlah yang harus kita advocasi dengan cara yang benar, sehingga berani menentukan sikap untuk tetap menolak segala bentuk tindakan yang kontraproduktif dengan etika profesi yang disandangnya.

Dalam kurun waktu pelaksanaan reformasi pendidikan kita, UN dengan POS UN nya sudah mulai dibenahi, kemudian batas nilai kelulusan sudah mulai dinaikkan, dan naskah soal untuk waktu pelaksanaan yang sama, sudah dibuat 2 versi A dan B secara silang.
Sayang yang kita temui ternyata kemajuan dan penyempurnaan dari prosedur dan perangkat UN tersebut melaju sendiri tanpa diikuti dengan laju peningkatan kompetensi profesi para Guru, KS dan Pengawas atau siapapun yang mungkin dapat dibujuk rayu agar terlibat dalam kecurangan UN tersebut.

Bagaimanapun tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan UN tidak dapat kita tolelir, sementara pemberdayaan tenaga pendidik juga tidak dapat kita tunda-tunda dengan alasan klasik "biaya".
Dua masalah tersebut ternyata sudah menjadi "dua sisi mata uang" yang harus kita laksanakan secara konsekuen dan konsisten.

Semoga harapan terjadinya perubahan yang lebih baik di dalam layanan pendidikan dapat segera kita wujudkan dengan kompetensi profesionalisme secara memadai.

ds.